Komisi I DPR RI memberikan sorotan tajam terhadap rencana operasionalisasi kapal induk Giuseppe Garibaldi (ex-ITS Giuseppe Garibaldi), menekankan urgensi analisis biaya siklus hidup (life-cycle cost analysis/LCCA) yang komprehensif. Meskipun diperoleh melalui skema hibah senilai 54,02 juta euro dari Italia, kapal dengan displacement ~14.000 ton ini diproyeksikan membutuhkan investasi triliunan rupiah untuk retrofit, modernisasi sistem pertahanan udara (anti-air warfare/AAW), integrasi pesawat fixed-wing dan rotary-wing, serta pemeliharaan tahunan. Anggota DPR menegaskan bahwa perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang harus dimatangkan agar aset strategis ini tidak menjadi liability fiskal yang membebani postur anggaran pertahanan jangka menengah dan panjang Indonesia.
Analisis Life-Cycle Cost: Beban Fiskal vs Nilai Strategis Kapal Induk
Dalam rapat dengar pendapat, DPR menyoroti bahwa beban anggaran tidak berhenti pada proses alih kapal. Modernisasi sistem flight deck, integrasi electronic warfare suite, serta pengadaan suku cadang untuk sistem propulsi dan catapult (STOBAR/CATOBAR) memerlukan alokasi dana yang signifikan. Beberapa komponen biaya yang harus diperhitungkan meliputi:
- Retrofit sistem propulsi: estimasi biaya mencapai ratusan miliar rupiah untuk mengganti komponen aging yang sudah berusia lebih dari tiga dekade.
- Modernisasi AAW: integrasi radar 3D dan sistem peluncur rudal permukaan-ke-udara guna meningkatkan kemampuan pertahanan carrier strike group.
- Pelatihan kru dan teknisi: program transfer of knowledge (ToK) intensif bagi personel TNI AL dan insinyur PT PAL Indonesia agar mampu mengoperasikan sistem kompleks kapal induk.
- Pemeliharaan tahunan: perawatan berkala di galangan kapal yang diperkirakan memakan biaya operasional hingga puluhan miliar rupiah per tahun.
DPR mendorong Kementerian Pertahanan untuk menyusun skema pembiayaan multiyears yang terintegrasi dengan rencana strategis industri pertahanan nasional, bukan sekadar mengandalkan anggaran tahunan yang rentan terhadap fluktuasi fiskal.
Transfer Teknologi sebagai Katalis Industri Kapal Induk Nasional
Aspek krusial yang diangkat dalam pembahasan adalah optimalisasi nilai strategis hibah melalui skema transfer of technology (ToT) dan transfer of knowledge (ToK) yang terstruktur. Proses modifikasi di galangan PT PAL Indonesia harus dirancang sebagai program pembelajaran intensif yang mencakup:
- Desain kapal induk (aircraft carrier design): pemahaman terhadap arsitektur flight deck, hangar, dan sistem elevasi pesawat.
- Teknologi catapult dan arresting gear: penguasaan mekanisme STOBAR/CATOBAR untuk operasi pesawat tempur seperti Su-33 atau pesawat unmanned masa depan.
- Sistem komando dan kendali udara (air traffic control): integrasi radar pendekatan dan sistem navigasi untuk misi carrier strike group.
- Perawatan platform: pelatihan menyeluruh bagi teknisi PAL dalam pemeliharaan hull, sistem propulsi, dan electronic warfare suite.
Keterlibatan insinyur dan teknisi PAL dalam setiap tahap modifikasi ditargetkan membangun foundational knowledge yang akan menjadi landasan untuk merumuskan proyek pengembangan kapal induk nasional (indigenous aircraft carrier program). DPR mendorong agar momentum ini dimanfaatkan untuk mengadopsi pendekatan modular construction dan integrasi sistem persenjataan lokal, guna mempercepat akselerasi kemandirian industri dalam proyeksi kekuatan laut di Wilayah ZEE Indonesia.
Dari perspektif industri pertahanan, kapal Garibaldi berpotensi menjadi catalyst untuk lompatan teknologi kelautan. Pengalaman hands-on dalam memodernisasi sistem propulsi, flight deck, dan electronic warfare suite kapal induk akan mengakselerasi roadmap pengembangan kapal perang besar buatan dalam negeri. Ke depan, pelaku industri pertahanan nasional disarankan untuk merumuskan strategic partnership dengan galangan kapal asing dalam skema ToT yang rinci, menyusun life-cycle cost model yang transparan, serta mengalokasikan anggaran riset untuk sistem catapult dan arresting gear berbasis teknologi elektromagnetik. Langkah ini akan memastikan bahwa investasi triliunan rupiah pada kapal induk hibah tidak hanya menjadi beban operasional, melainkan menjadi fondasi menuju kemandirian alutsista yang berkelanjutan.
