Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menetapkan kebijakan strategis yang mewajibkan penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 90% pada alutsista ringan pada tahun 2028. Target ini mencakup senjata infanteri, amunisi kaliber kecil, dan kendaraan taktis yang menjadi tulang punggung operasional TNI. Saat ini, rata-rata TKDN alutsista ringan baru mencapai 67%, menunjukkan gap signifikan yang harus dikejar dalam waktu lima tahun. Kebijakan ini didukung insentif fiskal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang mampu mencapai target lebih awal, sekaligus memproyeksikan penghematan devisa hingga Rp12 triliun per tahun.
Strategi Peningkatan TKDN: Insentif dan Target Progresif
Untuk mempercepat pencapaian TKDN 90%, pemerintah merancang skema insentif fiskal yang mencakup keringanan pajak, subsidi riset, dan prioritas pengadaan. Langkah ini bertujuan memperkuat rantai pasok industri pertahanan nasional yang selama ini bergantung pada impor komponen vital. Beberapa elemen teknis dari strategi ini meliputi:
- Pemberian super-deduction tax untuk investasi pada fasilitas produksi komponen lokal, seperti pabrik amunisi dan platform kendaraan taktis.
- Kewajiban bagi BUMN seperti PT Pindad dan PT Dahana untuk mengalokasikan minimal 30% anggaran riset pada pengembangan material substitusi impor.
- Integrasi program prioritas nasional dengan roadmap industri pertahanan 2025-2030, yang menargetkan kemandirian penuh pada alutsista ringan pada 2035.
- Pembentukan konsorsium antara universitas, lembaga riset, dan industri kecil menengah (IKM) untuk mengembangkan komponen presisi seperti sistem bidik optik dan material komposit ringan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah optimistis rantai pasok alutsista lokal mampu memenuhi standar kualitas NATO yang selama ini menjadi acuan TNI.
Dampak Ekonomi dan Industri: Penghematan Devisa dan Kemandirian
Implementasi target TKDN 90% diproyeksikan mengurangi impor komponen pertahanan hingga 40% dalam lima tahun ke depan, dengan penghematan devisa mencapai Rp12 triliun per tahun. Angka ini setara dengan pembiayaan dua batalyon kendaraan taktis baru atau 15 juta butir amunisi kaliber 5,56 mm. Dari sisi industri, kebijakan ini mendorong transformasi struktural pada ekosistem industri pertahanan:
- Peningkatan kapasitas produksi amunisi dalam negeri dari 100 juta butir per tahun menjadi 250 juta butir pada 2028, dengan TKDN di atas 95%.
- Pengembangan platform kendaraan taktis Maung 4x4 generasi baru dengan tingkat lokalasi hingga 85%, termasuk mesin dan transmisi buatan dalam negeri.
- Digitalisasi proses produksi melalui adopsi sistem manufaktur aditif (3D printing) untuk komponen non-kritis, mengurangi waktu tunggu suplai hingga 30%.
Realisasi target ini tidak hanya menghemat devisa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi 15.000 tenaga teknis di sektor hulu dan hilir industri pertahanan.
Ke depan, inovasi material komposit, digitalisasi lini produksi, dan kolaborasi riset antara industri dan akademisi menjadi kunci untuk melampaui target TKDN 90%. Pemerintah perlu mendorong adopsi teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things (IoT) untuk memonitor rantai pasok secara real-time, serta memberikan insentif bagi pengembangan komponen strategis seperti propelan ramah lingkungan dan sistem kendali tembakan berbasis AI. Dengan langkah ini, kemandirian industri alutsista ringan pada 2028 bukan hanya target, melainkan fondasi menuju kemandirian penuh alutsista berat pada 2040. Rekomendasi strategis bagi pelaku industri adalah mempercepat investasi pada riset material dan digitalisasi proses, serta menjalin kemitraan internasional untuk transfer teknologi komponen vital yang belum bisa diproduksi secara lokal.
