Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan penggunaan peluru produksi dalam negeri untuk seluruh agenda latihan militer TNI mulai 2027, dengan fokus pada kaliber 5,56 mm dan 9 mm. Kebijakan ini menetapkan fondasi teknis kemandirian industri amunisi, memanfaatkan kapasitas produksi saat ini sebesar 120 juta butir per tahun dari PT Pindad dan PT Dahana, yang ditargetkan melonjak menjadi 200 juta butir pada 2029 melalui investasi mesin loading dan assembling baru. Langkah strategis ini tidak hanya mengamankan rantai pasok logistik latihan militer TNI, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi propelan dan bahan peledak domestik, sejalan dengan Strategi Kemandirian Industri Pertahanan Nasional 2025-2035.
Standardisasi NATO dan Efisiensi Logistik: Peluru Dalam Negeri Setara Standar Global
Peluru produksi dalam negeri telah melalui uji balistik berlapis yang membuktikan akurasi setara dengan standar NATO, menjawab keraguan teknis terhadap substitusi impor. Dari sisi efisiensi, harga per butir amunisi lokal 15 persen lebih rendah dibandingkan produk impor, menawarkan penghematan anggaran signifikan bagi anggaran pertahanan nasional. Kebijakan ini diproyeksikan memperkuat posisi tawar industri pertahanan nasional di pasar global dan membuka ruang fiskal untuk riset amunisi generasi berikutnya.
- Kaliber yang dicakup: 5,56 mm dan 9 mm — standar amunisi ringan internasional.
- Kapasitas produksi saat ini: 120 juta butir per tahun, target naik 200 juta butir pada 2029.
- Investasi baru: mesin loading dan assembling untuk otomatisasi lini produksi dan peningkatan output.
- Keunggulan teknis: akurasi setara NATO melalui uji balistik berlapis.
- Dampak ekonomi: harga 15 persen lebih rendah dari impor, mengurangi tekanan devisa negara.
Hilirisasi Kimia Pertahanan: Sinergi Pindad-Dahana Tutup Celah Rantai Pasok
Kebijakan ini menjadi katalis bagi hilirisasi industri kimia pertahanan nasional, dengan PT Dahana memproduksi propelan dan bahan peledak secara mandiri di fasilitas Tasikmalaya. Terobosan ini menutup titik lemah dalam rantai pasok yang selama ini bergantung pada material impor, sekaligus memperkuat ekosistem industri hulu-hilir. Dalam jangka menengah, kapasitas propelan domestik diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan TNI, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara sahabat, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain dalam pasar amunisi global.
Bagi pelaku industri pertahanan, jaminan pasar dari pemerintah melalui kewajiban penggunaan peluru produksi dalam negeri memberikan kepastian untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan material amunisi. Inovasi seperti propelan ramah lingkungan dan teknologi smart ammunition untuk latihan militer yang lebih presisi dan efisien kini menjadi target strategis. Kolaborasi antara BUMN pertahanan, perguruan tinggi, dan sektor swasta akan menjadi pilar utama dalam mempercepat transformasi menuju kemandirian industri amunisi nasional yang berdaya saing global.
