TNI AL Ditegaskan Berwenang Penuh Hentikan Kapal Pelanggar Hukum, Ungkap Muatan Mineral Langka dan Radioaktif

DPR RI menegaskan kewenangan penuh TNI Angkatan Laut dalam menghentikan dan menindak kapal-kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi dan kedaulatan NKRI. Penegasan ini disampaikan menyusul operasi gabungan yang berhasil menghentikan kapal tugboat Capricorn di perairan Batam yang membawa 25 kontainer mineral bernilai strategis. Hasil uji laboratorium sementara mengindikasikan kandungan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) dan unsur yang diduga bersifat radioaktif, mengangkat isu keamanan nasional di luar konteks penyelundupan biasa. Operasi yang melibatkan Satgas PKH, TNI AL, dan Kejaksaan Agung ini merupakan implementasi langsung dari tugas TNI dalam menjaga integritas teritorial dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk penyelundupan sumber daya alam strategis. Logam tanah jarang merupakan komponen kritis untuk industri teknologi tinggi, termasuk pertahanan, digunakan dalam produksi magnet permanen untuk sistem pandu rudal, radar, dan elektronik tempur. Kebocoran material semacam itu berpotensi mengganggu rantai pasokan industri pertahanan nasional dan dimanfaatkan oleh aktor negara lain. Presiden Republik Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan menginstruksikan tim pusat untuk turun langsung, menandakan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan sumber daya alam strategis. Langkah ini memperkuat postur deterrence TNI AL dalam mengamankan perairan nasional tidak hanya dari ancaman militer konvensional, tetapi juga dari ancaman asimetris berupa hilangnya material kritis yang vital bagi kemandirian industri teknologi dan pertahanan Indonesia.